Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand
| العنوان: | Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand |
|---|---|
| المؤلفون: | Anisya, Adinda Farah, Hafrida , Hafrida, Erwin , Erwin |
| المصدر: | PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 2 No. 3 (2021); 59-75 |
| بيانات النشر: | Faculty of Education and Teacher Training, Jambi University, 2021. |
| سنة النشر: | 2021 |
| مصطلحات موضوعية: | kewenangan, penuntutan perkara pidana, Perbandingan hukum pidana |
| الوصف: | This study aims to determine the arrangements, similarities and differences in the prosecution authority regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code and The Criminal Procedure Code 1934 Thailand. The results show that there are differences in the authority to prosecute between Indonesia and Thailand. In Thailand, it is not only the public prosecutor who can prosecute criminal cases because the criminal procedure code also regulates the victim's right to prosecute criminal cases that happened to him/her through a private prosecution process or through a joint prosecutor. It is hoped that the existence of regulations regarding the authority for victims to be actively involved in the criminal justice process can guarantee protection for the rights of victims which have been neglected by the state so as to restore public confidence in the Indonesian criminal justice process. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, persamaan dan perbedaan kewenangan penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dan The Criminal Procedure Code 1934. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada pengaturan wewenang untuk melakukan penuntutan antara negara Indonesia dan Thailand. Di Thailand, yang dapat melakukan penuntutan perkara pidana bukan hanya penuntut umum karena the criminal procedure code juga mengatur hak korban untuk mengajukan penuntutan perkara pidana yang terjadi kepadanya melalui proses penuntutan pribadi (private prosecution) atau melalui penuntutan bersama (joint prosecutor). Diharapkan dengan adanya peraturan mengenai wewenang bagi korban untuk terlibat aktif didalam proses peradilan pidana dapat menjamin perlindungan bagi hak-hak korban yang selama ini terabaikan oleh negara sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana Indonesia. |
| وصف الملف: | application/pdf |
| تدمد: | 2721-8325 2721-7205 |
| URL الوصول: | https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a690d78af19d8353b4ec46366d154d95 https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14876 |
| حقوق: | OPEN |
| رقم الأكسشن: | edsair.doi.dedup.....a690d78af19d8353b4ec46366d154d95 |
| قاعدة البيانات: | OpenAIRE |
| تدمد: | 27218325 27217205 |
|---|