دورية أكاديمية
KEDUDUKAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KEPAILITAN
| العنوان: | KEDUDUKAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KEPAILITAN |
|---|---|
| المؤلفون: | Falahdika Rakasatutya, Yuslim Yuslim, Hengki Andora |
| المصدر: | Unes Journal of Swara Justisia, Vol 7, Iss 2, Pp 497-513 (2023) |
| بيانات النشر: | Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, 2023. |
| سنة النشر: | 2023 |
| المجموعة: | LCC:Criminal law and procedure |
| مصطلحات موضوعية: | denda keterlambatan, pekerjaan konstruksi, piutang, kepailitan, Criminal law and procedure, K5000-5582 |
| الوصف: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan piutang denda keterlambatan dalam kepailitan penyedia jasa konstruksi di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada situasi ketika penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek infrastruktur dinyatakan pailit dan menjalani pemberesan utang. Dalam konteks hukum kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan, permasalahan yang muncul adalah bagaimana kedudukan piutang denda keterlambatan dalam pembagian aset Debitor kepada para Kreditor. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum kepailitan, serta peraturan perundang-undangan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur dan pandangan para ahli hukum yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kedudukan piutang denda keterlambatan dalam kepailitan penyedia jasa konstruksi. Dalam konteks pembagian aset Debitor kepada para Kreditor, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah piutang denda keterlambatan memiliki prioritas hak dibandingkan dengan piutang Kreditor lainnya. Sebagai suatu akibat hukum dari perjanjian, maka denda keterlambatan dapat diklasifikasikan sebagai piutang negara yang lahir karena perjanjian. Berdasarkan Pasal 35 UUPN, piutang negara yang memiliki hak preferensi adalah piutang pajak dan piutang lain yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan secara tegas maupun tersirat bahwa denda keterlambatan memiliki hak preferensi. Sehingga dalam kepailitan kedudukan dan tata urutan pembayaran denda keterlambatan disamakan dengan piutang Kreditor konkuren. |
| نوع الوثيقة: | article |
| وصف الملف: | electronic resource |
| اللغة: | English Indonesian |
| تدمد: | 2579-4701 2579-4914 |
| Relation: | https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/361; https://doaj.org/toc/2579-4701; https://doaj.org/toc/2579-4914 |
| DOI: | 10.31933/ujsj.v7i2.361 |
| URL الوصول: | https://doaj.org/article/1d3013d84daf40a29e078e03fb9754f6 |
| رقم الأكسشن: | edsdoj.1d3013d84daf40a29e078e03fb9754f6 |
| قاعدة البيانات: | Directory of Open Access Journals |
Full Text Finder | تدمد: | 25794701 25794914 |
|---|---|
| DOI: | 10.31933/ujsj.v7i2.361 |